WALHI SUMATERA BARAT

konflik perkebunan

2012-01-16T18:11:00.002+07:00

MALIGI DITINJAU DPRD SUMBAR
PASBAR, HALUAN — Warga Maligi minta mereka tidak dipersepsikan sebagai penjahat, mereka adalah korban dari tindakan kesewenangan aparat, keluh mereka kepada DPRD Sumbar.
Komisi I DPRD Sumbar melakukan klarifikasi lapangan, terkait tragedi Maligi berdarah 8 Desember, tahun lalu.
Rombongan Komisi I yang dijamu di atas tikar plastik di areal kebun sawit itu, langsung diberondong keluh-kesah warga. “Di siko bana kami didorong, diinjak, dipopor dan ditendang aparat berpakaian polisi dan preman,” ujar tokoh warga Maligi, Yusjahal Duni Boy.

Akibat kejadian itu, terang Yusjahal, ada 18 perempuan Maligi mengalami cedera. Ada yang terkilir, patah tulang hingga alami keguguran. Misalnya, Masrida korban peristiwa Maligi berdarah yang mengalami keguguran.
“Waktu itu, awak hamil tiga bulan. Situasinyo sangaik kacau wakatu itu. Polisi sangaik banyak, bahkan darimobil keluar teriakan awas maut. Itu kecek e pak,” ujar Masrida dengan suara serak yang sempat dilarikan ke Puskesmas Sasak.
Korban lain, Erna menyebutkan, dia mengetahui nama polisi yang menyebabkan dia patah kaki. “Jupi Jambak namo polisi tu. Waktu tu wak pacik portal didorong sampai tasungkua, lalu kaki awak ditendang. Kama paja tu pai, akan wak cari,” ujar Erna.
Sedangkan, Meli korban lain, sebut nama polisi yang injak dan tinju dirinya. “Haji Mudazir nama polisi yang pukul saya dengan pistolnya, lalu injak kaki dan tinju badan ini,” ujarnya dalam pertemuan yang disajikan air kelapa muda sebagai pelepas dahaga itu.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Sumbar Muzli M. Nur, DPRD Sumbar tidak tinggal diam terkait kasus Maligi Berdarah itu. “Siapa pun yang terindikasi melakukan kekerasan pada rakyat, harus diusut tuntas. Mereka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum di NKRI ini,” ujarnya.
Sementara, Boy meminta pers lokal untuk objektif dalam pemberitaan. “Jangan wartawan memplintir fakta. Kami warga Maligi tidak penjahat dan tidak provokator. Tokoh masyarakat diminta warga untuk berjuang bersama kami. Jangan dicap tokoh ninik-mamak kami ityu sebagai pro vakator,” harap Boy.
Boy juga membantah warga yang membakar kantor PT PHP II. “Tidak pak, kami sore sudah di Jorong Maligi, kebakaran malam hari,” ujar Boy.
Tudingan warga yang membakar asset, ketika diverifikasi ke tim security PT PHP II, membuat rombongan Komisi I kecewa. Sebab, komandan regu security lebih banyak menjawab tidak tahu serta bukan kewenangannya.
“Tanggal 8 Desember itu ada kebakaran tidak,” tanya Zailis Usman pada komandan security itu. “Tidak tahu saya pak. Itu bukan kewenangan saya,” jawabnya. “Kalau begitu jawaban anda, jangan salahkan kesimpulan DPRD Sumbar nantinya ya,” ujar Zailis dengan nada kesal.
Seorang karyawan PT PHP II memberi bocoran ke rombongan Komisi I, bahwa ada karyawan yang mengetahui soal pembakaran itu. “Ada saksi kunci siapa yang membakar tapi sekarang sudah dipindahkan ke daerah lain pak,” ujar pria yang minta namanya tidak disebut itu.
Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Zulkifli Jailani menyebut, konflik perkebunan ini merupakan muara dari tak transparannya pengurus koperasi yang mengelola plasma warga seluas 2.118 hektar. “Yang direalisasikan hanya 665 hektar. Sementara, pembagian ke warga juga tidak transparan. Maligi ini bisa berujung konflik horizontal. Kepolsian mencoba berada di tengah-tengah, tapi memihak ke pihak lain dengan menggunakan bajunya. Kapolsek di sini saat konflik sangat proaktif melakukan pengamanan, yang dinilai warga telah jauh dari rasa kemanusiaan,” ujar Zulkifli. (h/rud)

pembalakan liar

2012-01-16T11:50:00.000+07:00

Pembalakan Marak di Hiliran Gumanti

Warga Kirim Surat ke Instansi Terkait

Padang Ekspres • Jumat, 13/01/2012 14:29 WIB • (mg9) • 21 klik

Solok, Padek—Aksi pembalakan hutan kembali marak di kawasan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Ditaksir ratusan kubik kayu olahan raib setiap hari. Masyarakat tak berani berkutik, ditengarai orang-orang “bertangan besi” ikut bermain di balik layar.

Pembalakan hutan di kawasan Hiliran Gumanti kian menjadi-jadi sepanjang tiga bulan terakhir, ditandai dengan kembali maraknya truk bermuatan sarat berlalu-lalang di kawasan tersebut.

Meski bagian bak truk ditutupi rapat menggunakan terpal, masyarakat setempat tetap berkayakinan barang yang diangkut tak lain kayu olahan dari hutan mereka. Namun apa hendak dikata, warga tak berani berkutik, apalagi mencoba melarang, sebab dibalik semua ini dikhabarkan turut dibekingi orang-orang bertangan besi.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Padang Ekspres, kayu tersebut disinyalir berasal dari kawasan Sungai Abu, serta daerah lainnya yang masih perawan. Hal ini diperkuat oleh keterangan sejumlah warga, truk kerap bermunculan dari ruas jalan Sungai Abu - Talang Babungo, dalam kondisi berkubang di antaranya sempat terlihat meliuk-liuk menahan beban.

Selanjutnya melaju arah ke Alahanpanjang serta Rimbo Data, Sirukam. Sejauh ini diinformasikan belum tersentuh razia oleh aparat berwenang, sehingga praktik menyimpang tersebut dapat berjalan mulus.

Wali Jorong Talaok, Nagari Sungai Abu, Adi Purnawarman mengungkapkan, aksi perambahan hutan kerap terjadi di daerahnya, terutama di sejumlah titik yang masih segar. Kayu yang ditebang diolah menjadi berbagai ukuran, selanjutnya diangkut ke luar daerah. Entah siapa saja pelakunya sulit diketahui, namun diantaranya disebut-sebut melibatkan kalangan bertangan besi.

Terpisah, tokoh masyarakat Sungai Abu, sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Solok, Rusli Intan Sati membenarkan kembali maraknya aksi pembabatan hutan di daerahnya. Pihaknya mengaku gerah.

Aksi penebangan liar selain merusak ekosistem hutan dan mengundang bencana, serta-merta telah mengakibatkan badan jalan sepanjang belasan kilometer menuju Sungai Abu kian rusak akibat saban hari dilindas kendaraan sarat muatan.

Untuk mengantisipasi dampak lebih buruk, lanjut Rusli, baru-baru ini masyarakat Sungai Abu telah menggelar musyawarah besar. Disepakati beberapa item yang selanjutnya akan disampaikan ke bupati Solok, DPRD, Polres Solok, Kejaksaan Negeri dan lembaga terkait lainnya.

Wakil Bupati Solok, Desra Ediwan sangat menyesalkan kembali maraknya aksi pembalakan hutan di kawasan hutan Hiliran Gumanti. Apalagi sekarang justru tengah berlangsung program penghijauan penanaman sejuta pohon oleh Pemkab Solok. Sehingga dalam waktu dekat ia bersama jajarannya melibatkan aparat penegak hukum akan segera turun kelapangan melakukan pemantauan.

Sekaitan informasi rusaknya ruas jalan menuju Sungai Abu akibat dilindas truk pengangkut kayu, pihaknya turut mengutuk keras. Sebab sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok telah alokasikan anggaran besar untuk perbaikan jalan tersebut mencapai Rp 4 milliar.

“Ini tidak bisa ditolerir, aksi pembalakan hutan di kawasan Hiliran Gumanti harus dihentikan, polisi mesti menangkap para pelaku. Apalagi aksi tersebut telah memicu terjadinya kerusakan badan jalan menuju Sungai Abu,” ujarnya. (mg9)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Bencana

2012-01-16T11:41:00.000+07:00

Padang Potensi Gempa 8,9 SR

Padang Ekspres • Minggu, 15/01/2012 09:44 WIB • (mg8) • 1467 klik

Siaga Bencana: Workshop Penanggulangan Bencana di BPBD Sumbar di Hotel Pangeran

Padang, Padek—Sekali lagi, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Bencana, Andi Arief menyebut potensi gempa dengan magnitude 8,9 Skala Richter (SR) besar kemungkinan terjadi di Padang, atau pantai barat Sumatera secara keseluruhan. Pertengahan tahun lalu, tepatnya 19 Agustus 2011, dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, perkiraan itu juga disampaikan Andi.

Andi menyebut, potensi gempa 8,9 SR kemungkinan besar akan terjadi di sepanjang pantai barat Sumatera dan selat Sunda. Bahkan dia menengarai magnitudonya bisa mencapai 9,2 SR. Sontak komentar itu menjadi kontroversi di beberapa media karena dianggap sebagai upaya pengalihan isu politik, dan membuat panik warga di sepanjang garis pantai barat Sumatera.

Tak terkecuali di Padang. Andi dinilai hanya mengumbar sensasi belaka. “Tak masalah jika dianggap kontroversi. Tetapi yang saya katakan itu, adalah prediksi berbagai pengamat, berdasarkan data dan siklus kegempaan.

Mungkin karena saya bagian dari politik maka persepsi masyarakat demikian,” kata Andi usai Workshop “Peran Jurnalis dalam Penanggulangan Bencana” yang digelar BPBD Sumbar di Hotel Pangeran Beach, kemarin (14/1).

Dia menegaskan gempa besar pernah terjadi di Padang. Pada setiap peristiwa gempa, siklus pengulangan selalu terjadi. “Saya kira lebih baik pahit dari awal, dengan mengatakan kepada masyarakat soal potensi bencana itu. Daripada ditutup-tutupi, hanya membuat masyarakat lengah,” terangnya.

Andi menunjuk contoh gempa dan tsunami di Sendai, Jepang awal tahun lalu. Potensi gempa 9 SR yang diamati ahli ditutup-tutupi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat baru sadar ketika gempa itu benar-benar terjadi. Untung Jepang sudah memiliki sistem pengamanan dan mitigasi bencana yang terencana dengan baik. Jumlah korban tewas pun bisa diminimalisir.

“Nah, bayangkan kalau potensi sebesar itu terjadi di Indonesia dengan persiapan kebencanaan yang belum maksimal, bisa dihitung dampaknya,” tuturnya. Makanya dia menyebut prediksi para ahli itu perlu disebarluaskan untuk terus mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya yang mengancam.

Cuma masalahnya, tambah Andi, upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah masih terbilang lambat. Seperti jalur-jalur evakuasi masih banyak yang belum tuntas. Begitu juga dengan pembangunan shelter-shelter masih bisa dihitung jari.

“Untuk itu, mungkin pemerintah daerah perlu tegas. Kalangan menengah ke atas diminta membangun shelter sendiri. Sementara pemerintah fokus membangun shelter mini untuk masyarakat menengah ke bawah,” ulasnya.

Belakangan, kata Andi, mawas diri masyarakat terhadap bencana mulai tampak kurang. Padahal sejak zaman nenek moyang, mitigasi yang bersifat kearifan lokal. Sehingga perlu usaha bersama untuk menggali sejarah masa lalu tentang kebencanaan, melalui fable, folklore atau bentuk lainnya. Nilai-nilai itu menjadi referensi untuk mengukur potensi dan kemungkinan datang siklus berikutnya. Serta antisipasi secara tepat dan efisien dapat dilakukan.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Yazid Fadhli menyebut pihaknya sudah menyusun protap penanggulangan bencana di Sumbar.

“Kami sudah petakan jalur-jalur evakuasi di Pessel, Padang, Pariaman, Padangpariaman, hingga Pasaman. Termasuk titik-titik shelter yang bisa menampung manusia dalam jumlah besar,” katanya.

Workshop ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan peringatan dini kepada masyarakat untuk memahami ancaman di depan mereka. Serta mampu mengambil sikap yang bijak untuk mengatasinya.

Wartawan pun, kata Direktur Eksekutif JJSB, John Nedy Kambang diharapkan memiliki pengetahuan dan merubah cara pandang terhadap pola pemberitaan kebencanaan di media massa.

“Kadang kita miris melihat media kita, hanya mengedepankan sisi tragis untuk diberitakan dari sebuah bencana. Cara pandang bad news is good news harus diubah,” katanya.

Turut hadir, pemateri Ahmad Arif (Jurnalis Kompas) yang kenyang pengalaman liputan bencana, Dr Irene (Dinas Kesehatan Sumbar), Irwan Basyir (Dinas Sosial Sumbar) dan Ris Wijaya (Dinas Prasjaltarkim Sumbar). Mereka menjelaskan kaitan bidang mereka dalam penanggulangan bencana. (mg8)

Perda Tanah Ulayat

2012-01-11T11:35:00.004+07:00

Provinsi Sumatra Barat
Perda Tanah Ulayat Belum Ada
Padang Ekspres Berita Pemerintahan Selasa, 10/01/2012 - 08:13 WIB RPG 60 klik

Peraturan daerah (perda) tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya di Sumbar telah lama ditetapkan. Namun, belum ada peraturan gubernur yang akan mengatur bagaimana pelaksanaan perda nomor 16 tahun 2008 tersebut. Komisi I DPRD Sumbar mendesak agar Gubernur Sumbar membuat pergub mengenai pelaksanaan perda tersebut sehingga konflik dan persoalan hukum terkait tanah ulayat bisa ditekan.

“DPRD telah menghabiskan anggaran cukup besar untuk membuat perda tersebut. Namun setelah bertahun-tahun belum juga dibuatkan pergubnya. Bagaimana peraturan itu bisa jalan,” kata anggota Komisi I DPRD Sumbar, Zulkifli Jailani di ruang kerjanya, kemarin (9/1).

Dengan tidak adanya pergub sebagai peraturan lanjutan dari perda tanah ulayat ini, dikhawatirkan sengketa-sengketa tanah ulayat di Sumbar akan merugikan masyarakat atau pemilik ulayat. Sebab, tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya, sebagaimana diatur dalam pasal 4, adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termaksuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

“Kita khawatir sengketa tanah ulayat di Sumbar ini akan berakhir dengan konflik. Sebab, perda yang seharusnya menjadi payung hukum tersebut belum bisa dilaksanakan,” tutur anggota Fraksi Hanura ini.

Terlebih lagi dalam perpanjangan dan berakhirnya tanah ulayat sering menimbulkan perdebatan antara masyarakat dengan pengusaha dan pemerintah. Dalam perda tanah ulayat ini, pasal 14 ayat 1 diatur, terhadap tanah ulayat yang terdaftar dengan hak tertentu berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang, berdasarkan persetujuan dari penguasa dan pemilik tanah ulayat semula. Dan pasal 2, terhadap tanah ulayat yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, maka pengaturan pemanfaatan tanah selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada penguasa dan pemilik tanah ulayat semula.

Disamping itu, pemerintah kabupaten kota juga belum merespon perda tanah ulayat ini. Sementara, perda ini sangat penting untuk memperkuat undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pengaturan dasar pokok-pokok agrarian. Artinya, perda provinsi, kabupaten dan kota itu memperkuat pengakuan atas hak ulayat. Apalagi, di beberapa kabupaten dan kota tanah ulayat yang dikuasai dan dimanfaatkan investor sudah banyak yang akan berakhir masa HGU (hak guna usaha)-nya.

Termasuk yang sangat penting menyangkut penyerahan hak penguasaan atau hak milik tanah ulayat yang dimanfaatkan investor. Sesuai Pasal 11 Perda tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya itu, apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan atau hak milik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula.

Direktur Perkumpulan Qbar, Nurul Firmansyah, mengungkapkan, gubernur punya kewajiban utk melahirkan pergub itu secara hukum. "Pergubnya memang belum ada, terutama tentang mekanisme penyelesaian konflik yang sebenarnya dimandatkan perda," ujarnya.

Meskipun demikian, perda tersebut bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Seperti halnya perda nagari yang menjadi rujukan perda-perda nagari di tingkat kabupaten, juga soal penyelesaian konflik tersebut dan pengembalian tanah bekas HGU ke masyarakat adat. Artinya perda ini sebagai acuan pengaturan bagi kabupaten dan kota.

"Khusus untuk gubernur, perda ini memandatkan pengaturan operasionalnya oleh gubernur, terutama konflik-konflik antar nagari yang melintasi batas administratif kabupaten dan kota. Atau prinsip-prinsip umum untuk operasional perda ini. Walaupun demikian, pemkab dan pemko dapat langsung merujuk ke perda tanpa menunggu pergubnya lahir," ungkapnya. (no)

2011-12-09T11:28:00.000+07:00

http://youtu.be/Pr156J2_AMo

Kekerasan Aparat di MALIGI KAB. PASAMAN BARAT

2011-12-08T16:14:00.000+07:00

KRONOLOGIS

TRAGEDI MALIGI KAB. PASAMAN BARAT

Kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap petani di Jorong Maligi Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 8 November 2011 menyimpan banyak cerita dan fakta yang selama ini belum terungkap. Dalih bahwa aparat melakukan kekerasan karena masyarakat bertindak anarkis dengan membakar kantor PT PHP II adalah tidak benar. Sementara 18 orang korban luka-luka, sakit dibagian perut, punggung serta kepala, kaki-tangan terkilir, hingga patah serta mengalami keguguran pasca kejadian ternyata hanyalah sepenggal cerita dari tragedi di Titik Nol.

Dari informasi yang dikumpulkan dan fakta lapangan yang diperoleh diduga kuat telah terjadi pelanggaran HAM pada bentrokan tanggal 8 November 2011 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Oktober 2011 masyarakat Maligi dan perusahaan PHP II menandatangani perjanjian yang menyepakati kedua belah pihak tidak akan memanen/beraktifitas di fase IV sebelum ada penyelesaian. Hal ini terkait tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan hak plasma.

- Tanggal 7 November masyarakat telah mendengar informasi akan kedatangan Pihak kepolisian, sehingga sekitar 45 orang masyarakat Maligi (+ 15 orang laki-laki, dan + 25 orang perempuan) yang berasal dari Ujung Gading dan Sasak berdatangan ke lokasi, yaitu “titik nol”. Dalam upaya berjaga-jaga agar 6 truk pengangkut TBS milik PHP II tidak bisa keluar mengangkut hasil panen sawit, sebagaimana yang telah disepakati keduabelah pihak, masyarakat kemudian memanfaatkan Portal milik Perusahaan GMP, dengan cara mengunci portal dengan tambang besar.

- Tanggal 8 November, sekitar jam 13.00 WIB pihak kepolisian yang merupakan personel gabungan dari Polsek sasak dan Polres Pasaman Barat sebanyak + 30 orang datang kelokasi. Dengan bersenjata lengkap, laras pendek dan panjang, mereka langsung merangsek dan melakukan tindakan represif, membongkar paksa Portal untuk membebaskan 6 buah truk milik PHP II yang akan membawa hasil sawit.

- Kaum wanita yang berada pada garis terdepan dalam aksi, mempertahankan portal kemudian menjadi objek kekerasan yang dilakukan Aparat kepolisian, mereka ditentang, dipukul, dihantam dan diinjak-injak. Tercatat lebih dari 20 orang lebih mengalami luka-luka, lebam di tubuh dan di wajah, patah tangan, kulit kaki yang terkelupas bahkan satu diantaranya mengalami keguguran. Sementara para laki-laki yang mencoba melawan, disandera dan ditodongkan senjata api di kepala, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa.

- Sekitar jam 14.00 WIB setelah melakukan kekerasan terhadap masyarakat dan portal berhasil dibuka, aparat kepolisian meninggalkan lokasi dengan membawa serta keluar 6 buah truk PHP II yang membawa hasil panen sawit. Melihat dan mengalami kekerasan tersebut masyarakat tersulut emosi dan membakar Pos Satpam yang ada di Titik Nol tersebut.

- Pasca kepergian aparat kepolisian masyarakat Maligi dari Kampung maligi dan Sasak mendengar informasi kejadian dan mulai berdatangan. Tidak terima dengan perlakuan aparat terhadap para korban, sebagian masyarakat mendatangi Kantor PHP II yang berjarak 3 KM. Mereka mengamuk dan melakukan aksi pelemparan terhadap kantor. Aksi tersebut terjadi sampai dengan sekitar jam 17.00 WIB. Jam 17.30 WIB, dipastikan semua masyarakat maligi yang ada dilokasi telah meninggalkan lokasi.

- Masyarakat kemudian terbagi 2 kelompok. Kelompok pertama kembali ke Kampung Maligi, sementara kelompok kedua yang merupakan korban kira-kira sejumlah 20 orang lebih berangkat menuju RSUD Jambak. Kelompok masyarakat yang menuju kampung maligi, kemudian melakukan pembakaran terhadap Pos Satpam yang ada di Simpang tiga jalan menuju Kampung Maligi.

- Dari kelompok korban yang berangkat ke RSUD, kemudian hanya 18 orang yang dilakukan pemeriksaan. Pada awalnya korban meminta agar bisa dirawat di RSUD, namun ditolak RSUD dengan alasan ruangan penuh, sehingga para korban kemudian dibawa ke Puskesmas Sasak.

- Sekitar pukul 20.00 WIB kantor PHP II terbakar dan pihak PT PHP II melaporkan kejadian dengan Laporan No 435. Atas laporan inilah pada tengah malam, pihak kepolisian melakukan Swiping ke Kampung Maligi. Dalam aksi swiping, polisi melakukan pengeledahan, penangkapan dan penahanan beberapa kali menembakkan senjata ke udara. Setidaknya ditemukan tiga selongsong peluru tajam di lokasi perkampungan maligi.

- Pada tanggal 9 November 2011 sekitar Jam 12.30, polisi melakukan penangkapan terhadap Wizar Bramawi, S.H. dan Ilen, yang merupakan saudara Bramawi. Keduanya ditangkap dan ditahan tidak secara sah menurut hukum. Ilen yang tidak terima dengan tindakan kepolisian tersebut, melakukan aksi Blokade terhadap mobil Polisi, dan melakukan pelemparan, sehingga kemudian Ilen ikut ditangkap karena dituding menghalang-halangi penyidikan. Wizar Bramawi yang merupakan niniak mamak maligi sampai hari ini masih ditahan oleh pihak kepolisian. Aksi swiping ini berlangsung sampai dengan tanggal 10 November malam.

banjir kab.pesisir selatan

2011-11-03T18:15:00.000+07:00

Empat Orang Meninggal Akibat Banjir di Pesisir Selatan
Nasional / Kamis, 3 November 2011 14:36 WIB

Metrotvnews.com, Padang: Banjir di enam kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, menelan korban jiwa. Tim Search and Rescue (SAR) telah mengevakuasi tiga korban meninggal di Kecamatan Lengayan, yakni Isnaidarni (40), Naisya (8) dan Santia (22). Satu orang korban dari Dusun Padang Laban, Kecamatan Ranah Pasisir, hingga kini belum diketahui namanya.

Hal itu dikatakan Operator Pusdalops BPBD Sumatra Barat Suryadi di Padang, Kamis (3/11). Banjir bandang terjadi pada enam kecamatan, yaitu Ranah Pasisir, Lengayan, Sutra, Lenggo Sari Baganti, Pancu Soal, dan Batang Kapas. empat dari enam kecamatan merupakan yang terparah.

Menurutnya, tim SAR masih melakukan evakuasi warga di enam kecamatan Selatan yang rumahnya terendam banjir tersebut. "Ketinggian mencapai dua meter ketika banjir yang melanda enam kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sekarang air sudah surut, ketinggian lebih satu meter," katanya.

Warga yang ada di enam kecamatan yang terkena banjir telah dievakuasi. "Warga dievakuasi pada daerah ketinggian, kita telah mendirikan pos darurat penanggulangan bencana," katanya. Berdasarkan data laporan sementara,, jumlah penduduk yang ada di tempat pengungsian 52.123 orang.(Ant/D

Press Realease

2011-11-01T19:13:00.000+07:00

Tim Penasehat Hukum Pedagang Pasar Raya Padang

Penangkapan dan penahanan terkait sengketa rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang oleh Polresta Padang pada tanggal 22 Oktober 2011 adalah kali kedua yang dialami Sofyan. Sebelumnya, hal yang sama juga dialami Sofyan dalam perkara dugaan pengrusakan pos penjagaan rumah dinas Wali Kota Padang pada saat demonstrasi tanggal 10 Februari 2010. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polresta (ketika itu masih Poltabes) Padang akhirnya digugat dan dimenangkan Sofyan Cs melalui praperadilan dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padang melalui putusan No.2/Pid.Pra/2010 PN Padang.

Sebagaimana tertulis pada Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/225/X/2011/ Reskrim tanggal 22 Oktober 2011, penangkapan Sofyan terkait dengan pembakaran baju dan topi bermerek FWK yang diklaim sebagai atribut organisasi FWK, sehingga Sofyan disangka melakukan tindak pidana dengan Pasal 170 jo 406 jo Pasal 335 KUHP. Padahal, baju dan topi tersebut bukanlah aset organisasi karena diperoleh pedagang dengan cara membeli kepada FWK.

Tanpa memperlihatkan surat tugas, aparat Poresta Padang melakukan penangkapan terhadap Sofyan 12 hari setelah ratusan pedagang menyatakan keluar dari FWK karena dinilai tidak lagi aspiratif. Sebagai luapan emosi kekecewaan pada saat itu, pedagang secara spontan membakar baju dan topi bermerek FWK tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, kami menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak polresta padang terhadap Sofyan, cacat secara hukum, baik formil maupun materil dengan argumentasi kami sebagai berikut:

1. Cacat Formil Penangkapan dan Penahanan.

a. Berdasarkan kronologis dan fakta-fakta hukum sangat patut diduga bahwa proses penangkapan yang dilakukan pihak polresta padang terhadap Sofyan, adalah cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”

b. Penangkapan yang dilakukan Nasri, pangkat Aiptu, Nrp. 63020586 sebagaimana tertulis pada tanda terima surat penangkapan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan karena yang bersangkutan tidak termasuk yang diperintahkan melakukan peninagkapan sebagaimana nama-nama yang tercantum tertulis dalam surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ 225/ X/ 2011/ Reskrim dan dalam lampiran Surat Perintah Penangkapan Kapolresta Padang Nomor: SP.Kap/ 225/ X/ 2011/ Resta tertanggal 22 Oktober 2011.

c. Bahwa surat perintah penahanan Nomor: SP. Han/ 121/ X/ 2011/ Reskrim yang didasarkan pada laporan Polisi Nomor: LP/ 1668 / K/ X/ 2011/ Resta, tertanggal 11 Oktober 2010 tidak sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang dilaporkan yaitu peristiwa pembakaran baju dan topi bermerek FWK pada tanggal 10 Oktober 2011, yang kemudian disangkakan kepada Sofyan.

d. Terhadap penahanan yang dilakukan terhadap Sofyan, telah diajukan Surat keberatan Penahanan, yang mana hingga saat ini belum ditanggapi oleh Pihak Kepolisian Polresta Padang;

e. Bahwa sebagaimana tertulis pada surat perintah penahanan, Sofyan adalah berusia 53 tahun, sedangkan yang dibuat didalam Surat Perintah Penangkapan adalah berusia 47 tahun, hal mana telah terdapatnya keterangan yang tidak sesuai dan rancu antara keduanya sehingga terdapatnya suatu ketidakpastian terhadap indentitas Sofyan.

2. Cacat Materil Penangkapan dan Penahanan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sangat patut diduga bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Pihak Polresta Padang terhadap Sofyan cacat materil. Karena tindakan pembakaran baju dan topi yang bertuliskan FWK sebagaimana yang dituduhkan terhadap Sofyan tidak merugikan siapapun maupun mengganggu ketertiban umum, sehingga perbuatan Sofyan tidak patut dikatakan sebagai suatu kejahatan terhadap ketertiban umum, ataupun suatu tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain yang menjadi penyebab timbulnya dugaan tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum untuk dan atas nama Sofyan melayangkan Permohonan Pemeriksaan Praperdilan ke Pengadilan Negeri Padang dengan register Pid. No. 05/ Pid. PRA/2011/ PN. PDG tertanggal 31 Oktober 2011.

Demikian hal-hal tersebut kami sampaikan dengan sebenarnya, dengan harapan Sofyan mendapatkan keadilan.

Padang, 1 November 2011

Hormat Kami,

Kuasa Hukum

1. Samaratul Fuad, S.H.

2. Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D

3. Sahnan Sahuri Siregar, S.H.

4. Vino Oktavia, S.H.

5. Refdi Yandri, S.H.

6. Zulkifli, S.H.

7. Asnil Abdillah, S.H.

8. Kautsar, S.H.

9. Ardisal, S.H.

10. Newton Nusantara, S.H.

11. Sutomo, S.H.

12. Roni Saputra, S.H.

13. Riefia Nadra, S.H

14. Rifka Zuwanda, S.H

15. Naldi Gantika, S.H.

16. Dasmy Delda, S.H.

17. Poniman A, S.HI.

18. Muhammad Fauzan Azim, S.HI.

19. Nurul Firmansyah, S.H.

20. Dedi Alparesi, S.H.

Informasi lebih lanjut dapat Hubungi:

Roni Saputra, S.H. (085263433231)

2011-10-13T16:03:00.000+07:00

Advokasi AntiKekerasan Terhadap Masyarakat Sipil

16 orang advokatdampingi korban tindakan kekerasan

Tragedi 1 Syawal1432 H Pasar Raya Padang

Pada tanggal 31Agustus 2011 atau 1 Syawal 1432 H, Kira-kira pukul 16.00 Wib. Telah terjadi pemagaranpaksa Pasar Inpres II, III dan IV yang dilakukan oleh Pemerintah daerah KotaPadang dengan pengamanan aparat Polri, Satpol PP, TNI, Dinas Kebakaran, DinasPerhubungan yang disertai dengan mobil pemadam kebakaran, Water Canon, dan Unit PHH serta kendaraan taktis (rantis).Sementara pedagang bertahan di lokasi jalan masuk ke pasar.

Melihat kedatanganmobil water canon, pedagang melakukanpenghadangan dengan cara tidur, bersujud di jalan sambil meneriakkan takbirmemohon agar pemagaran tidak dilakukan. Namun tiba-tiba dari arah belakangdengan menyeruak diantara anggota Satpol PP dan pasukan PHH Dalmas, petugaspemadam kebakaran menyemprotkan air dengan kekuatan penuh ke arah pedagang yangtidur dan sujud di jalan sambil mengumandangkan takbir. Sehingga pedagang yangberada ditempat berhamburan. Beberapa orang pedagang tetap bertahan dengan caraduduk dan sujud di jalan sambil mengumandangkan takbir, sehingga mereka yangbertahan terus disemprot oleh aparat pemadam kebakaran. Pada saat bersamaan,mobil water canon juga menyemprotkan air ke arah kerumunan pedagang.

Beberapa lama setelahitu, penyemprotan dihentikan, lalu tiba-tiba datang orang yang diduga adalahBudi Erwanto (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota padang) dan Firdaus Ilyas (KepalaDinas Perhubungan Kota Padang) ke arah pedagang yang tidur di depan mobil water canon. Orang yang diduga FirdausIlyas, Langsung menendang, memukul ke arah pedagang yang tengah diseret-seretoleh anggota satpol PP. Akibat pemukulan tersebut menyebab rahang pedagangbernama Ermiati lebam. Kepala Ermiati memar akibat rambutnya dijambak. Lututnyaluka akibat diseret. Sementara pedagang bernama Cici Azizah mengalami memar dibagian dahi akibat tendangan. Lengan Cici memar akibat pukulan denganmenggunakan kayu. Pinggang Cici Azizah menderita sakit akibat tendangan. Sedangpedagang bernama Yenis Marwati mengalami memar pada bagian tangan akibatpukulan kayu yang diduga dilakukan oleh Budi Erwanto.

Setelah itu, pasukanPHH, Satpol PP, anggota Kepolisian, Damkar diiring mobil water canon bergerak maju. Sambil bergerak maju anggota Satpol PPmelempar pedagang dengan batu dan anggota kepolisian menembakkan gas air matake arah pedagang. Sedangkan Mobil watercanon juga menyemprotkan air ke arah pedagang. Sambil bergerak maju jugaterus dilakukan pelemparan ke arah pedagang sampai aparat keamanan inimenguasai lokasi. Pedagang membalas lemparan tersebut. Namun aparat keamananberhasil mengamankan lokasi. Setelah lokasi dikuasai, dilakukan penutupan jalanmasuk ke Inpres II, III dan IV. Setelah itu dilakukan pemagaran terhadap Gedungpasar Inpres II, III dan IV di pinggiran Jl. Pasar Baru. Sekira Pukul 19.00 Wib, para korban yang terluka akibat kekerasan dengan didampingi oleh kuasahukum dari PBHI Sumbar dan LBH Padang, melapor ke MapoldaSumatera Barat. Oleh pihak polda sumbar menyarankan serta mengantarkannyakepolresta padang.

Sesampaikan diPolresta, laporan pedagang ini diterima oleh petugas piket Polresta Padang dengannomor laporan polisi, Nomor: LP/1423/K/ VIII/2011-resta tertanggal 31 Agustus2011 yang ditandatangani oleh atas nama kapolresta padang Ka SPK Shif III IPDAAgus Rusdi Sukandar, SH. Setelah pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan visum di Rumah Sakit Umum Pusat M.Djamil Padang. Berhubung pada saat pelaporan hari sudah larut malam, maka yangdi lakukan pemerikasaan terhadap korban waktu itu hanya korban Cici, sedangkankorban Emi dan Yenis baru dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 September 2011.

Berdasarkanfakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum untuk dan atasnama korban menyatakan:

1. Meminta dan mendesak Polresta Padanguntuk mempercepat pengusutan kasus tindakan kekerasan 1 Syawal secara adil dantransparan sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Islam yang dilukaiperasaannya pada saat perayaan hari besar umat islam.

2. Meminta kepada penyidik untuk memanggil ParaTerlapor untuk diminta dan diambil keterangannya.

Demikian hal-haltersebut kami sampaikan.

Padang, 13 Oktober 2011

Hormat Kami,

Kuasa Hukum

1. Miko Kamal, S.H., L.L.M., PhD.

2. Samaratul Fuad, S.H.

3. Rianda Seprasia, S.H.

4. Sahnan Sahuri Siregar, S.H.

5. Asnil Abdillah, S.H.

6. Newton Nusantara, S.H.

7. Kautsar, S.H.

8. Ardisal, S.H.

9. Vino Oktavia, S.H.

10. Roni Saputra, S.H.

11. Naldi Gantika, S.H.

12. Dasmy Delda, S.H.

13. Poniman, S.HI.

14. Muhammad Fauzan Azim, S.HI.

15. Nurul Firmansyah, S.H.

16. Deddi Alparesi, S.H.

WARGA TUNTUT HAK PLASMA

2011-10-06T13:35:00.000+07:00

Minta Bupati Terbitkan SK Peserta Plasma

Padang Ekspres • Berita Pemerintahan • Rabu, 30/03/2011 11:13 WIB •

Para pendemo juga meminta adanya jaminan bupati bahwa orang luar yang bukan masyarakat di dua daerah itu menjadi peserta plasma. Selain itu, massa meminta PT AMP menghentikan aktivitas transaksi keuangan KUD Mutiara Sawit Jaya (MSJ).

”Lembaga itu fiktif. Sebelum adanya SK kepemilikan plasma yang ditandatangani bupati, kami minta aktivitas KUD itu dihentikan,” ujar Koordinator Lapangan Aksi Hardi Ikwan dengan suara lantang saat menggelar orasi di halaman kantor bupati. Massa mendatangi kantor bupati sekitar pukul 10.00 WIB.

Sejumlah tokoh masyarakat bergantian menggelar orasi antara lain Hadi Warman, Heri Kasiri, dan ninik mamak Suardi Basa Riddin Dt Panduku Rajo. Massa meminta bupati tegas dan tidak memihak pengurus KUD MSJ. Massa juga mengungkap kekecewaannya kepada ketua DPRD Agam Indra Marga Putra selaku anak Nagari Tiku Limo Jorong yang kurang merespons persoalan tersebut.

Para pendemo kemudian diterima anggota DPRD dari sejumlah partai di antaranya Masrizal (PKS), H Dt Itam (Partai Hanura), Amril Kartaga dan M Dt Simarajo (Partai Demokrat), Samendra dari Partai PAN Syafrizal dari Partai Golkar dan Asrinaldi Partai PPP.H Dt Itam menegaskan selama 17 tahun persoalan plasma perkebunan di Kabupaten Agam tidak pernah tuntas. ”DPRD akan berpihak kepada masyarakat. Mari kita bicarakan persoalan ini dengan baik,” ujarnya.

Usai azan Zuhur massa menyerah surat tuntutan masyarakat kepada anggota lintas fraksi tersebut. Mereka juga menyertakan surat kesediaan DPRD tertanggal 25 Februari DPRD untuk memfasilitasi masalah tersebut.

DPRD Agam berjanji akan meminta legalitas pengurus KUD MSJ dan memberikan laporan produksi plasma kepada masyarakat secara rutin. Terkait tuntutan warga, agar SK peserta plasma segera ditandatangani bupati, DPRD dengan tegas akan mendesak bupati untuk merealisasikannya.

Pengacara masyarakat Labuhan Subang-subang Tiku Limo Jorong Hadi Warman mengatakan tanggal 15 November 2010 lalu pihaknya sudah melakukan kesepakatan dengan pengurus KUD MSJ untuk menyerahkan hasil kebun plasma kepada masyarakat terhitung sejak panen sampai sekarang.

”Dalam surat kesepakatan itu dibubuhkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pengurus KUD MSJ, Andi Wahab Dt. Majo Kayo selaku ketua, Lazuardi Erman selaku sekretaris, dan Hermal Bsc selaku bendahara,” ujarnya.

Dari pihak kedua ditandatangani oleh pengacara atas nama masyarakat Labuahan Subang-subang Tiku Limo Jorong dan disaksikan olejh bupati Agam Indra Catri. Dalam pembicaraan dengan DPRD akhirnya disepakati bahwa DPRD akan mendesak bupati segera menandatangani SK peserta plasma tersebut.

PT AMP mengakui sudah mencairkan dana pada KUD MSJ sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 sebesar lebih kurang Rp6 miliar. Yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya anggota lintas fraksi DPRD Agam, Humas PT AMP Aliumar, Kepala Kesmanglinmas Agam Martias dan sejumlah perwakilan masyarakat. (mg7)

2011-10-06T13:34:00.000+07:00

PDF">

Cetak">

Surel">

Kamis, 28 April 2011 02:27

Sekitar 1.500 hektare hutan TNKS di Pessel gundul akibat pembalakan liar. Walhi Sumbar menilai, meningkatnya pembalakan liar ini karena tidak adanya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan kayu di Sumbar.

PAINAN, HALUAN—Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kini mengalami kerusakan dan penggundulan hebat. Setidaknya berdasarkan data Balai Besar TNKS Wilayah III Pessel, 1.500 hektare hutan setahun terakhir telah gundul akibat dibabat pembalak liar.
Pembalakan itu dilakukan oknum yang sengaja membayar masyarakat, baik untuk kepentingan pengambilan kayu atau perluasan kawasan peladangan. Pada beberapa kawasan, justru pembabatan dilakukan di kawasan sember air dan habitat hidup satwa TNKS.
Kepala Seksi Pengelolaan TNKS Wilayah III Kamaruzzaman, Rabu (27/4) mengatakan, kerusakan paling merisaukan terdapat di Kecamatan Sutera dan Lengayang. Di kecamatan ini setidaknya terdapat 700 hektare hutan yang digunduli. Kamaruzzaman mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan TNKS untuk mengantisipasi pembalakan. Misalnya melakukan pendekatan ke masyarakat, termasuk pemerintahan terendah.
“
Masyarakat di 66 kampung di sekitar TNKS telah diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang arti penting menjaga TNKS. Pada beberapa lokasi bahkan juga ada kesepakatan dan kesepahaman, sehingga pembabatan setidaknya dapat dikurangi,” kata Kamaruzzaman.
Disebutkannya, di lapangan, untuk antisipasi meluasnya pembalakan diupayakan tindakan persuasif. Bahkan TNKS berusaha melibatkan masyarakat pinggiran TNKS ikut berperan serta dalam menjaga kelestarian hutan.
Ia menambahkan, luas hutan TNKS di Pessel 265 ribu hektare. Hutan yang begitu luas hanya diawasi oleh 11 orang Polisi Kehutanan yang ada Balai TNKS Wilayah III. Kurangnya jumlah aparat menjadi faktor tidak terkontrolnya secara baik aksi perusakan hutan.
Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Khalid Saifullah mengatakan, meningkatnya kerusakan hutan karena pembalakan liar disebabkan tidak adanya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan kayu Sumbar. Apalagi pascagempa, kebutuhan kayu untuk masyarakat meningkat.
“Pemerintah tidak merespons kebutuhan kayu Sumbar, serta tidak cekatan mengawasi pengelolan kayu di Sumbar. Inilah yang menyebabkan pembalakan liar masih berlangsung. kami mencatat kerusakan hutan mencapai 60 ribu hektar setiap tahun,” katanya.
Sebenarnya, lanjut Khalid, kesuburan dan keaslian hutan bisa dijaga dan dilestarikan, karena Sumbar mempunyai sekitar 800 ribu hutan produksi. Namun sayang kayu hasil hutan produksi itu di bawa ke luar, sehingga untuk kebutuhan lokal terpaksa mencari kayu dengan pembalakan liar.
Tanggung Jawab TNKS
Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Hendri Oktavia mengatakan, hutan TNKS tidak menjadi tanggung jawab provinsi. Hutan itu dikelola sendiri oleh Balai Besar TNKS. “Hutan TNKS tidak tanggung jawab kami, kecuali kalau diminta untuk melakukan pengamanan,” katanya via telepon tadi malam.
Pengamanan bersama dilakukan, berdasarkan permintaan dari TNKS. Jika tidak ada permintaan, maka dinas kehutanan tidak akan ikut campur masalah hutan lindung tersebut. “Biasanya kami melakukan operasi bersama-sama. Termasuk dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumbar Zulkifli Jailani tidak yakin, kalau pelaku pembalakan liar itu masyarakat. Sebaiknya pihak terkait melakukan penelusuran kembali, siapa sebenarnya pelaku pembalakan. “Apalagi hutan yang dibabat itu adalah hutan lindung TNKS. Jangan masyarakat yang jadi tertuduh,” katanya.
Ia juga menyangsikan, kalau hutan yang dibabat adalah hutan TNKS. Sebaiknya pihak terkait memastikan dahulu, apakah betul hutan yang dibabat masuk TNKS atau tidak. “Harus jelas patokan hutan TNKS itu. Mana tahu masyarakat itu memakai hutan produksi dan hutan produksi terbatas lainnya,” ujar anggota fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu.
Objek Wisata dalam Rimba
Pihak TNKS juga akan menjadikan wisata dalam rimba. Hal itu dilakukan sehubungan di kawasan TNKS tersebut, terdapat air terjun. Lokasi air terjun tersebut tepatnya di Lumpo Kecamatan IV Jurai.
“Pihak TNKS wilayah III tengah merancang pengembangan objek wisata dimaksud. Air terjun yang bertingkat tiga tersebut terletak sekitar 5 km dari perkampungan sebelah ujung timur di Lumpo dengan jarak tempuh sekitar tiga jam perjalanan,” kata Kamaruzzaman.
Dikatakannya, air terjun tersebut akan kita manfaatkan untuk wisata seperti jalur tracking, camping, pengamatan burung dan lainnya. “Kita sudah lakukan pertemuan dengan masyarakat dan Wali Nagari Lumpo. Alhamdulillah mereka mendukung. Program ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan kekayaan yang ada di TNKS,” tegasnya. (h/har/rud/vid)

2011-10-06T13:32:00.001+07:00

2011-10-06T13:31:00.001+07:00

DESKRIPSI DAN KRONOLOGIS KASUSKEGIATAN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSIPASAR RAYA PADANG PASCA GEMPA

A. DESKRIPSISINGKAT SENGKETA REHAB & REKON PASAR RAYA PADANG

1. Pada tanggal 10 November 2010 KepalaDinas Pasar Kota Padang berupaya meminta pedagang mengosongkan petak Toko/Kios diGedung Pasar Inpres II, III dan IV, dan pindah ke kios penampungan yangdibangun Pemko Padang tanpa melibatkan pedagang, dengan alasan, Gedung PasarInpres II, III dan IV akan diruntuhkan[1].Permintaan tersebut ditolak pedagang karenamenurut penelitian visual Gapeksindo Kota Padang tanggal 28 Oktober dan 2 November2009 Gedung Pasar Inpres II lantai 1 dan Inpres III masih layak huni, sehingga hanyaperlu rehabilitasi. Penolakan tersebut diwujudkan melalui demonstrasi penolakankeberadaan kios penampungan yang berakhir dengan penangkapan dan penahananketua-ketua pedagang kaki lima secara sewenang-wenang dalam kasus tuduhanpelemparan rumah Wali Kota Padang saat demonstrasi tanggal 10 Februari 2010.[2]

2. Di samping masih layak, penolakan pedagang juga disebabkan karena tidak adanyajaminan kepastian mekanisme penempatan kembali pasca pembangunan sebagaimanaketentuan peraturan perundang-undangan kebencanaan. Kekhawatiran ini terbuktidari kasus pembangunan kembali Gedung Pasar Inpres I yang sampai sekarang tidakdapat ditempati pedagang karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanpedagang dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemko Padang.

3. Kekhawatiran pedagang semakin kuatkarena rencana pembangunan kembali Pasar Raya Padang tidak didukung olehketersediaan dana. Dana pembangunan kembali Pasar Raya Padang yang awalnyadiekspos Pemko Padang berasal dari APBN 2010tidak terbukti. Sementara anggaran APBN(2011) yang diekspos Pemko Padang melalui pos BNPB (bantuan sosial berpolahibah) sebesar 64,5 Milyar, sedangkan estimasi pembiayaan berjumlah 177Milyar[3].

4. Pengajuan pendanaan pembangunan kembaliPasar Inpres Pasar Raya Padang sangat patut diduga tidak didukung oleh dasarmateril (uji kelayakan struktur yang menyatakan bahwa gedung rusak berat sehinggatidak bisa diperbaiki lagi) dan dasar formil (persetujuan DPRD Kota Padang)sebagaimana diatur UU. No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung danPermendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Daerah.

B. KRONOLOGISKASUS REHABILITASI DANREKONSTRUKSIPASAR RAYA PADANG

1. Tanggal13 Januari s/d 18 Juli 2011, PBHI Sumbar selaku kuasa bersama-sama denganpedagang menyampaikan aspirasi pedagang melalui surat dan secara langsung melakukanRapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Sumbar, DPRD Kota Padang,Gubernur Sumbar, Wakil Walikota Padang, Dinas Pasar KotaPadang, Dinas Perdagangan Kota Padang, namun belum ada tindak lanjut.

2. Pada7 Agustus 2011, PBHI Sumbar diundang Walikota Padang membicarakan masalah PasarRaya. Hasilnya: (1) penyelesaian masalah pasar raya akan didialogkan antaraPemko Padang dengan pedagang; (2) Pemko Padang akan mengajukan perubahanperencanaan dan anggaran rekonstruksi menjadi rehabilitasi Pasar Raya ataspermintaan pedagang; (3) menyepakati pertemuan berikutnya antara Pemko Padang denganpedagang yang memberi kuasa kepada PBHI Sumbar berdasarkan kelompok pedaganguntuk membicarakan langkah penyelesaian berikutnya.

3. Pada15 Agustus dan 23 Agustus 2011, Pemko Padang melaluisurat meminta agar surat kuasa pedagang kepada PBHI Sumbar diserahkan kepadaPemko Padang dengan batas waktu tanggal 29 Agustus 2011.

4. Pada29 Agustus 2011, PBHI Sumbar menghubungi Kabag. Hukum Kota Padang (AndriYulika) untuk menyerahkan surat kuasa dan didapat keterangan bahwa Pemko Padangsudah libur. PBHI Sumbar diminta untuk menghubungi Kabag. Umum Dinas PasarBapak Jasman, namun Handphone Bapak Jasman tidak aktif, sehingga PBHI Sumbar menghubungi Bapak Kheldra (SekretarisDinas Pasar Kota Padang).

5. Kondisi ini disampaikan PBHI Sumbar kepadaBapak Andri Yulika, yang oleh Bapak Andri Yulika dijawab bahwa beliau jugasudah menghubungi Bapak Jasman, tetapi Handphone (Pak Jasman) juga tidak aktif,sehingga Bapak Andri meminta PBHI Sumbar untuk melanjutkan koordinasi denganBapak Kheldra.

6. MenanggapiPBHI Sumbar, Bapak Kheldra memberikan jawaban bahwa setelah ditanyakan kepada KepalaDinas Pasar Kota Padang, agar surat kuasa diberikan pada Hari Senin 5 September 2011 (mulai hari kerja).Penjelasan ini membuat pedagang lega untuk menikmati lebaran (sebagian besarpulang kampung).

Pemagaran 31 Agustus 2011

1. Kira-kirajam 5.30 Wib. PBHI Sumbar mendapat informasi akan dilakukan pemagaran paksa PasarInpres II, III dan IV oleh Pemerintah daerah Kota Padang dengan pengamanan aparatPolri, Satpol PP., dan TNI.

2. Padapukul 15.30 Wib diperoleh informasi bahwa aparat kepolisian telah melakukanapel untuk mengawal proses pemagaran.

3. Jam16.00 Wib., aparat Polri, TNI, Dinas Kebakaran, Dinas Perhubungan, dan SatpolPP mulai memasuki area pasar, disertai mobil pemadam kebakaran, Water Canon,dan Unit PHH. Sementara pedagang bertahan di lokasi jalan masuk ke pasar.

4. Sekirapukul 17.00 Wib., di lokasi tempat bertahan (Jl. Pasar Baru) tersebut pedagangmelakukan aksi bakar ban untuk menghalangi kendaraan yang membawa perlengkapanyang akan digunakan untuk memagar lokasi Pasar Inpres II, III dan IV yangdikawal oleh mobil water canon, mobil patroli Satpol PP dan Polisi ditambah 2mobil Pemadam Kebakaran.

5. Melihatkedatangan mobil water canon, pedagang melakukan penghadangan dengan caratidur, bersujud di jalan sambil meneriakkan takbir memohon agar pemagaran tidakdilakukan.

6. Tiba-tibadari arah belakang dengan menyeruak diantara anggota Satpol PP dan pasukan PHHDalmas, petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah pedagang yang tidurdan sujud di jalan. Sehingga pedagang yang berada ditempat berhamburan.Beberapa orang pedagang tetap bertahan dengan cara duduk dan sujud di jalan,sehingga mereka yang bertahan terus disemprot oleh aparat pemadam kebakaran. Padasaat bersamaan, mobil water canon juga menyemprotkan air ke arah kerumunanpedagang.

7. Sesaatsetelah itu, penyemprotan dihentikan, lalu tiba-tiba datang orang yang didugaadalah Budi Herwanto (Kepala Damkar Kota padang) dan Firdaus Ilyas Cs (KepalaDinas Perhubungan Kota Padang) ke arah pedagang yang tidur di depan mobil watercanon. Orang yang diduga adalah Budi Herwanto Cs. Langsung menendang, memukuldengan menggunakan kayu. Akibat pemukulan tersebut menyebab rahang pedagang bernamaEmi lebam. Kepala Emi memar akibat rambutnya dijambak. Lututnya luka akibatdiseret. Sementara pedagang bernama Cici mengalami memar di bagian dahi akibattendangan. Lengan Cici memar akibat pukulan dengan menggunakan kayu. PinggangCici menderita sakit akibat tendangan. Sedang pedagang bernama Yen mengalamimemar pada bagian tangan akibat pukulan dengan menggunakan kayu. Sementarapedagang bernama Riwanto mengalami luka memar, diduga karena dipukul pada saatia ditangkap. Sedangkan puluhan pedagang lainnya (sedang diidentifikasi)mengalami cidera luka dan cidera akibat penggunaan gas air.

8. Setelahitu, pasukan PHH, Satpol PP, anggota kepolisian, Damkar diiring mobil watercanon bergerak maju. Sambil bergerak maju anggota Satpol PP melemparkan batu kearah pedagang dan anggota kepolisian menembakkan gas air mata ke arah pedagang.Sedangkan Mobil water canon juga menyemprotkan air ke arah pedagang. Sambilbergerak maju juga terus dilakukan pelemparan ke arah pedagang sampai aparatkeamanan ini menguasai lokasi. Pedagang membalas lemparan tersebut. Namunaparat keamanan berhasil mengamankan lokasi. Setelah lokasi dikuasai, dilakukanpenutupan jalan masuk ke Inpres II, III dan IV. Setelah itu, salah seorangpedagang (belum dikenali namanya) berupa memasuki lokasi yang telah dikuasaiaparat. Pedagang tersebut dipukul oleh orang yang diduga adalah anggota BrimobPolda Sumbar.

9. Setelahitu dilakukan pemagaran terhadap Gedung pasar Inpres II, III dan IV dipinggiran Jl. Pasar Baru.

10. Sekira Pukul19.00 Wib, para korban yang terluka akibat kekerasan yang dilakukanoleh aparat dan Pihak Pemko melapor ke MapoldaSumatera Barat didampingi kuasa hukum dari PBHI Sumbar dan LBH Padang. Pada hariyang PBHI Sumbar melaporkan kejadian tersebut secara lisan melalui telphongenggam kepada Ketua Komnas HAM, Bapak Ifdhal Kasim, anggota Komnas HAM BapakSyafrudin Gulma dan Kepala Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat.

11. Pada tanggal1 September 2011, aparat TNI dan Brimob PoldaSumbar mendirikan Pos Keamanan dan berjaga-jaga sekitar arealpemagaran di Pasar Ipres II, III dan IV Pasar Raya Padang.

12. Pada tanggal2 September 2011 pukul 14.00 Wib, Pemerintah Daerah Kota Padang mengundang PBHISumbar untuk membahas persoalan di rumah Dinas Wakil Walikota Padang. PBHISumbar bersama-sama dengan perwakilan pedagang menghadiri undangan tersebut.

Dalampertemuan tersebut PBHI Sumbar menyatakan keberatan dan kecaman atas kekerasanyang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2011 dan meminta agar Walikota menindakanggotanya yang ikut melakukan kekerasan. Atas kejadian tersebut WalikotaPadangmenyatakan permohonan maaf atas kekerasan yang telahdilakukan kepada pedagang. Dalam pertemuan tersebut, PBHI Sumbar selaku kuasahukum pedagang kembali menagih komitmen Walikota untuk menyelesaikan persoalansecara musyawarah dengan pedagang. Walikota Padang menyatakan komitmennya untukkembali bermusyawarah dan berdialog dengan pedagang. Untuk proses musyawarahdan dialog tersebut, Pemko Padang dan pedagang yang didampingi PBHImasing-masingnya mengajukan point-point masalah yang akan dimusyawarahkan. Padatanggal 7 September point-point yang akan didialogkan tersebut sudah harusdiselesaikan

[1] Surat Nomor : 900.1699.XI/PS-09 10 November 2009.

[2] Putusan No.2/Pid..Pra/2010 PN.Padang.

[3] Dokumen Rencana Pembangunan Kembali Pasar Inpres I, II,III, IV yang dipresentasikan Kepala Dinas Pedagangan Kota Padang pada tanggal 8Maret 2011 pada pertemuan dengan perwakilan pedagang pada 8 Maret 2011.