banjir kab.pesisir selatan

Empat Orang Meninggal Akibat Banjir di Pesisir Selatan
Nasional / Kamis, 3 November 2011 14:36 WIB

Metrotvnews.com, Padang: Banjir di enam kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, menelan korban jiwa. Tim Search and Rescue (SAR) telah mengevakuasi tiga korban meninggal di Kecamatan Lengayan, yakni Isnaidarni (40), Naisya (8) dan Santia (22). Satu orang korban dari Dusun Padang Laban, Kecamatan Ranah Pasisir, hingga kini belum diketahui namanya.

Hal itu dikatakan Operator Pusdalops BPBD Sumatra Barat Suryadi di Padang, Kamis (3/11). Banjir bandang terjadi pada enam kecamatan, yaitu Ranah Pasisir, Lengayan, Sutra, Lenggo Sari Baganti, Pancu Soal, dan Batang Kapas. empat dari enam kecamatan merupakan yang terparah.

Press Realease

Tim Penasehat Hukum Pedagang Pasar Raya Padang

Penangkapan dan penahanan terkait sengketa rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang oleh Polresta Padang pada tanggal  22 Oktober 2011 adalah kali kedua yang dialami Sofyan. Sebelumnya, hal yang sama juga dialami Sofyan dalam perkara dugaan pengrusakan pos penjagaan rumah dinas Wali Kota Padang pada saat demonstrasi tanggal 10 Februari 2010. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polresta (ketika itu masih Poltabes) Padang akhirnya digugat  dan dimenangkan Sofyan Cs melalui praperadilan dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padang melalui putusan No.2/Pid.Pra/2010 PN Padang.

Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil

16 orang advokat dampingi korban tindakan kekerasan

Tragedi 1 Syawal 1432 H Pasar Raya Padang

Pada tanggal 31 Agustus 2011 atau 1 Syawal 1432 H, Kira-kira pukul 16.00 Wib. Telah terjadi pemagaran paksa Pasar Inpres II, III dan IV yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Padang dengan pengamanan aparat Polri, Satpol PP, TNI, Dinas Kebakaran, Dinas Perhubungan yang disertai dengan mobil pemadam kebakaran, Water Canon, dan Unit PHH serta kendaraan taktis (rantis). Sementara pedagang bertahan di lokasi jalan masuk ke pasar.

Melihat kedatangan mobil water canon, pedagang melakukan penghadangan dengan cara tidur, bersujud di jalan sambil meneriakkan takbir memohon agar pemagaran tidak dilakukan. Namun tiba-tiba dari arah belakang dengan menyeruak diantara anggota Satpol PP dan pasukan PHH Dalmas, petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air dengan kekuatan penuh ke arah pedagang yang tidur dan sujud di jalan sambil mengumandangkan takbir. Sehingga pedagang yang berada ditempat berhamburan. Beberapa orang pedagang tetap

WARGA TUNTUT HAK PLASMA

Minta Bupati Terbitkan SK Peserta Plasma

Padang Ekspres • Berita Pemerintahan • Rabu, 30/03/2011 11:13 WIB •

Para pendemo juga meminta adanya jaminan bupati bahwa orang luar yang bukan masyarakat di dua daerah itu menjadi peserta plasma. Selain itu, massa meminta PT AMP menghentikan aktivitas transaksi keuangan KUD Mutiara Sawit Jaya (MSJ).

PDF">

Cetak">

Surel">

Kamis, 28 April 2011 02:27

Sekitar 1.500 hektare hutan TNKS di Pessel gundul akibat pembalakan liar. Walhi Sumbar menilai, meningkatnya pembalakan liar ini karena tidak adanya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan kayu di Sumbar. PAINAN, HALUAN—Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kini mengalami kerusakan dan penggundulan hebat. Setidaknya berdasarkan data Balai Besar TNKS Wilayah III Pessel, 1.500 hektare hutan setahun terakhir telah gundul akibat dibabat pembalak liar. Pembalakan itu dilakukan oknum yang sengaja membayar masyarakat, baik untuk kepentingan pengambilan kayu atau perluasan kawasan peladangan. Pada beberapa kawasan, justru pembabatan dilakukan di kawasan sember air dan habitat hidup satwa TNKS. Kepala Seksi Pengelolaan TNKS Wilayah III Kamaruzzaman, Rabu (27/4) mengatakan, kerusakan paling merisaukan terdapat di Kecamatan Sutera dan Lengayang. Di kecamatan ini setidaknya terdapat 700 hektare hutan yang digunduli. Kamaruzzaman mengatakan, sejum­lah upaya telah dilakukan TNKS untuk meng­an­tisipasi pembalakan. Misalnya melakukan pendekatan ke masya­rakat, termasuk pemerintahan terendah. “

DESKRIPSI DAN KRONOLOGIS KASUS KEGIATAN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASAR RAYA PADANG PASCA GEMPA

A.     DESKRIPSI SINGKAT SENGKETA REHAB & REKON PASAR RAYA PADANG

1.      Pada tanggal 10 November 2010 Kepala Dinas Pasar Kota Padang berupaya meminta pedagang mengosongkan petak Toko/Kios di Gedung Pasar Inpres II, III dan IV, dan pindah ke kios penampungan yang dibangun Pemko Padang tanpa melibatkan pedagang, dengan alasan, Gedung Pasar Inpres II, III dan IV akan diruntuhkan[1]. Permintaan tersebut  ditolak pedagang karena menurut penelitian visual Gapeksindo Kota Padang tanggal 28 Oktober dan 2 November 2009 Gedung Pasar Inpres II lantai 1 dan Inpres III masih layak huni, sehingga hanya perlu rehabilitasi. Penolakan tersebut diwujudkan melalui demonstrasi penolakan keberadaan kios penampungan yang berakhir dengan penangkapan dan penahanan ketua-ketua pedagang kaki lima secara sewenang-wenang dalam kasus tuduhan pelemparan rumah Wali Kota Padang saat demonstrasi tanggal 10 Februari 2010.[2]