konflik perkebunan

MALIGI DITINJAU DPRD SUMBAR
PASBAR, HALUAN — Warga Maligi minta mereka tidak dipersepsikan sebagai penjahat, mereka adalah korban dari tindakan kesewenangan aparat, keluh mereka kepada DPRD Sumbar.
Komisi I DPRD Sumbar melakukan klarifikasi lapangan, terkait tragedi Maligi berdarah 8 Desember, tahun lalu.
Rombongan Komisi I yang dijamu di atas tikar plastik di areal kebun sawit itu, langsung dibe­rondong keluh-kesah warga. “Di siko bana kami didorong, diinjak, dipo­por dan ditendang aparat berpa­kaian polisi dan preman,” ujar tokoh warga Maligi, Yusjahal Duni Boy.

pembalakan liar

Pembalakan Marak di Hiliran Gumanti

Warga Kirim Surat ke Instansi Terkait

Padang Ekspres • Jumat, 13/01/2012 14:29 WIB • (mg9) • 21 klik

Solok, Padek—Aksi pembalakan hutan kembali marak di kawasan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Ditaksir ratusan kubik kayu olahan raib setiap hari. Masyarakat tak berani berkutik, ditengarai orang-orang “bertangan besi” ikut bermain di balik layar.

Pembalakan hutan di kawasan Hiliran Gumanti kian menjadi-jadi sepanjang tiga bulan terakhir, ditandai dengan kembali maraknya truk bermuatan sarat berlalu-lalang di kawasan tersebut. 

Meski bagian bak truk ditutupi rapat menggunakan terpal, masyarakat setempat tetap berkayakinan barang yang diangkut tak lain kayu olahan dari hutan mereka.  Namun apa hendak dikata, warga tak berani berkutik, apalagi mencoba melarang, sebab dibalik semua ini dikhabarkan turut dibekingi orang-orang bertangan besi.

Bencana

Padang Potensi Gempa 8,9 SR

Padang Ekspres • Minggu, 15/01/2012 09:44 WIB • (mg8) • 1467 klik

Siaga Bencana: Workshop Penanggulangan Bencana di BPBD Sumbar di Hotel Pangeran

Padang, Padek—Sekali lagi, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Bencana, Andi Arief menyebut potensi gempa dengan magnitude 8,9 Skala Richter (SR) besar kemungkinan terjadi di Padang, atau pantai barat Sumatera secara keseluruhan. Pertengahan tahun lalu, tepatnya 19 Agustus 2011, dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, perkiraan itu juga disampaikan Andi.

Perda Tanah Ulayat

Provinsi Sumatra Barat
Perda Tanah Ulayat Belum Ada
Padang Ekspres Berita Pemerintahan Selasa, 10/01/2012 - 08:13 WIB RPG 60 klik

Peraturan daerah (perda) tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya di Sumbar telah lama ditetapkan. Namun, belum ada peraturan gubernur yang akan mengatur bagaimana pelaksanaan perda nomor 16 tahun 2008 tersebut. Komisi I DPRD Sumbar mendesak agar Gubernur Sumbar membuat pergub mengenai pelaksanaan perda tersebut sehingga konflik dan persoalan hukum terkait tanah ulayat bisa ditekan.


“DPRD telah menghabiskan anggaran cukup besar untuk membuat perda tersebut. Namun setelah bertahun-tahun belum juga dibuatkan pergubnya. Bagaimana peraturan itu bisa jalan,” kata anggota Komisi I DPRD Sumbar, Zulkifli Jailani di ruang kerjanya, kemarin (9/1).