Pemulihan Dini Mentawai Tetap Jalan Meski Dinilai tidak Efektif

PADANG--MICOM: Pemerintah tetap menjalankan program pemulihan dini korban
tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, dengan total dana Rp13,9 miliar. Padahal, kebijakan itu dinilai tidak efektif.

Izin HTI 44 Perusahaan Diloloskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi nonpemerintah yang aktif mengkaji soal ekonomi kehutanan, Greenomics Indonesia, mengecam Menteri Kehutanan yang meloloskan izin hutan tanaman industri 44 perusahaan dari pelaksanaan moratorium. Kementerian Kehutanan semestinya melaksanakan penghentian sementara izin baru konversi hutan alam dan lahan gambut sesuai perjanjian dengan Norwegia.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (25/1). Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2010 tertanggal 31 Desember 2010, yang memungkinkan 44 perusahaan melanjutkan proses perizinan dengan aturan lain untuk memperoleh konsesi HTI seluas 2,9 juta hektar.

”Kondisi areal tersebut sebagian besarnya berupa hutan sekunder dan sebagian lainnya masih memiliki hutan primer. Sebanyak 6 perusahaan mendapatkan konsesi HTI di areal seluas 1,2 juta hektar di Papua,” ujar Elfian.

Greenomics Indonesia mengecam keras langkah Menteri Kehutanan tersebut karena tidak menunggu Dokumen Rencana Strategi Nasional penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Instruksi Presiden soal Moratorium Izin Konversi Hutan Alam dan Lahan Gambut terbit. Data Greenomics juga memperlihatkan, sebanyak 21 perusahaan akan diberikan izin HTI pada areal seluas 1,03 juta hektar hutan alam di Pulau Kalimantan.

”Dari 1,03 juta hektar tersebut, mayoritasnya berlokasi di Kalimantan Barat, seluas 711.383 hektar. Sedangkan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing seluas 196.568 hektar dan 107.796 hektar. Sisanya di Kalimantan Selatan,” papar Elfian.

Selain di Papua dan Kalimantan, seluas 678.034 hektar hutan alam akan diberikan izin HTI kepada 17 perusahaan, yang tersebar di provinsi Maluku, NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Gorontalo, dan Bangka Belitung.

”Permenhut tersebut ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2010 sehingga patut diduga, Permenhut itu bermaksud meloloskan 44 perusahaan tersebut dari aturan moratorium,” ujar Elfian.

SULITNYA KEADILAN UNTUK PETANI

Finalnya Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat

(WALHI SB) Senin (24/1) menjadi tanggal yang bersejarah bagi Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman bahwa mereka menyaksikan ketidakberpihakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang tidak bisa berlaku adil pada mereka untuk kedua kalinya. Setelah gagal memperjuangkan keadilan dalam pada saat penangkapan yang tidak besertakan Surat Perintah Penangkapan dan sempat diPraperadilan akan tetapi Hakim tetap saja membenarkan perilaku Polisi yang

INTAKE Sungai Sariak

Latar Belakang

Kasus INTAKE SPAM IKK yang ingin mengambil air Sungai Tampunik dan Sungai Loh, mendapat perlawanan dari masyarakat petani dan Petambak Ikan yang akan berdampak langsung terhadap mereka. Persoalan mendasar adalah ketersediaan Air di dua Hulu Sungai ini tidak mencukupi untuk mengairi Sawah masyarakat ±500 ha dan ± 20 kolam ikan air deras. Aksi Demo yang dilakukan oleh warga hingga memporakporandakan bangunan SPAM yang sedang dibangun di Kalampaian ini berlanjut sampai ke DPRD Kota Padang. Usaha yang dilakukan warga tersebut membuahkan hasil setelah warga Bungus dapat berinteraksi dan menyampaikan aspirasi mereka dan juga mendapat keterangan permasalahan ini dari Pihak PDAM itu sendiri. Hasil Demo warga di Gedung DPRD Kota Padang ini membuahkan hasil bahwa PDAM tidak akan mengambil Air di Sungai Tampunik dan Sungai Loh yang kemudian akan berpindah mengambil Air di Sungai Sariak. PDAM beralasan bahwa debit Air di Sungai Sariak mencapai ± 630 L/dtk diwaktu hujan dan ± 115 L/dtk diwaktu stabil, data ini diambil dari Dinas PSDA dan juga sawah yang dialiri oleh Sungai Sariak ± 5 ha

Korban Tsunami Mentawai Bangun Sendiri Hunian

Padang - Sebagian korban tsunami Mentawai di Pulau Pagai dan Sipora membangun sendiri hunian sementara karena hunian sementara yang akan dibangun pemerintah dan Palang Merah Indonesia terlalu jauh dari ladang mereka. Di Pulau Pagai Selatan dan Pagai Utara, korban tsunami di dua dusun membangun rumah sendiri dengan bergotong royong di lokasi pilihan mereka.

Koordinator Lumbung Derma, Khalid Syaifullah, mengatakan sebanyak 34 keluarga korban tsunami di

Masyarakat Harus Kritis Dalam Berjuang

MASYARAKAT HARUS KRITIS DALAM BERJUANG
oleh : ierichkcoubut


Memperjuangan nasib adalah harga mati yang mesti dilakukan oleh petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman, melawan perusahaan bukanlah mudah jika diukur dari perkiraan biaya yang akan dihambur-hamburkan oleh perusahaan keberbagai pihak. Kemudian yang dimiliki oleh masyarakat itu hanya semangat dan keinginan keras dalam berjuang. Adanya pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh PBHI, WALHI dan Wahanaliar merupakan stimulus bagi perjuangan yang sedang dilakukan oleh petani. Secara garis kelembagaan bahwa ketiga lembaga pendamping di atas merupakan lembaga yang berkompetensi dalam bidangnya masing-masing.

Meneg LH Tinjau Kondisi Lingkungan Mentawai

Padang(ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gusti Muhamad Hatta, beserta rombongan melakukan peninjauan ke Sikakap, Mentawai, Sumatera Barat, Sabtu, guna mengetahui kualitas lingkungan di daerah tersebut pascabencana tsunami.

"Kunjungan ke Sikakap guna melihat kualitas lingkungan hidup akibat gempa dan tsunami yang selanjutnya menjadi bahan masukan dalam pelaksanaaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tanggap darurat," kata Gusti Muhamad Hatta di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau Padang, usai melakukan peninjauan.

Dikatakannya, untuk melakukan pemulihan kualitas lingkungan di daerah yang terkena tsunami telah diturunkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Rawan Bencana Lingkungan untuk mengidentifikasi kerusakan seperti keanekaragaman hayati, pengelolaan kualitas air, dan kerusakan ekosistem pesisir laut.

"Data-data yang dikumpulkan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana berupa pencegahan, kesiapsiagaan serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," lanjut Menteri Lingkungan Hidup.

Ia menambahkan, salah satu aspek yang perlu dikembangkan ke depan bagi masyarakat Mentawai adalah meningkatkan kearifan lingkungan agar bisa membaca fenomena alam sehingga bisa melakukan antisipasi dan penyelamatan diri ketika bencana datang.

Gusti juga menyinggung hak pengelolaan hutan (HPH) yang ada di Mentawai serta meminta di tinjau apakah pemegang HPH sudah melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan hutan.

"Jika ternyata pemegang HPH tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan maka bisa direkomendasikan pada Menteri Kehutanan untuk diberi sangsi atau dicabut izinnya," kata dia.

Rombongan berangkat dengan menggunakan helikopter dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang melakukan peninjauan udara pada kawasan yang terkena tsunami.

Menteri Negara Lingkungan Hidup beserta rombongan juga berkunjung ke posko bencana di Sikakap guna menyerahkan bantuan kepada korban gempa dan tsunami.

Selamatkan Sumatera Barat dari Bencana Ekologis

Padang (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) wilayah Sumatera Barat, menyatakan Sumbar harus diselamatkan dari bencana ekologis, karena kondisi lingkungan Sumbar sekarang sudah sangat jauh terdegradasi dan jauh menurun kemampuan daya dukungnya.

"Bencana ekologis terjadi disebabkan salah urus, salah kebijakan, salah kelolah lingkungan dan sumber daya alam," kata Direktuf Eksekutif Walhi Sumbar, Khalid Saifullah di Padang, Selasa.

Walhi wilayah Sumbar, pada peringatan hari bumi Internasional 2010 mengangkat tema, "Dengan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup berupaya selamatkan Sumbar dari bencana ekologis".

Menurut Khalid, sekitar 60 persen lebih wilayah Sumbar dengan kemiringan 40 derajat, artinya kemiringan di atas itu kerentanannya sangat tinggi.

Ketika kondisi ini tidak dikelola dengan benar dan serius, tentu ke depan Sumbar akan `panen` bencana ekologis. Bahkan, sejak setahun terakhir sudah mulai bencana ekologis (banjir, longsor) dan intensitasnya sudah makin tinggi.

"Ke depan kalau tidak hati-hati jelas intensitas bencana ekologis menghamtam wilayah Sumbar semakin tinggi lagi," ujarnya.

Lebih lanjut Khalid menilai, kian menurun kemampuan daya dukung lahan di Sumbar, terkait selama ini masih berpikir ego sektoral dalam pengurusannya.

Selain itu, kurangnya kontrol dan lemahnya pengawasan, dan kemudian ada kebijakan belum melihat prospektif kerentanan wilayah Sumbar.

Misalnya, bicara masalah kayu pascagempa Sumbar membutuhkan cukup banyak untuk pembangunan perumahan dan sarana publik, sementara pasokan kayu tak jelas.

Jika dikatakan dari Hak Penguasaan Hutan (HPH), kata Khalid, hanya ada dua di Sumbar, yakni di Solok Selatan dan Mentawai, tapi produksinya hampir 99 persen dikirim ke luar daerah.

Sementara dari mana pasokan untuk memenuhi kebutuhan kayu pascagempa Sumbar, makanya ini sangat dikhawatirkan salah satu akan mengancam hutan Sumbar, ketika tidak ada kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan kayu olahan tersebut.

"Kalau tak ada kebijakan yang jelas untuk pemenuhan kebutuhan kayu. Bisa dipastikan Sumbar 10-15 tahun mendatang akan terus dihantam bencana ekologis," katanya memperkirakan.

Menyinggung ada ketentuan boleh mengambil kawasan hutan rakyat (tanah ulayat, red) dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Kayu, Khalid menanggapi, benar ada SKAU tetapi tidak akan mampu memenuhi kebutuhan kayu di Sumbar pascagempa.

Kayu yang berada dalam kawasan hutan rakyat atau hutan hak milik tersebut, diketahui ukuran kayunya hanya 50 diameter ke bawah, artinya paling maksimal bisa mendapatkan kayu dari ukuran 50 diameter ke bawah sekitar 1-1,5 meter kubik/pohon.

Jadi, menurut Khalid, untuk memenuhi kebutuhan kayu olahan Sumbar, tak cukup dengan mengandalkan SKAU, apalagi kualitas kayu rendah dan tak bisa untuk dijadikan material bangunan.

Kondisi ini, tentu rawan akan aksi penebangan liar karena tak ada kebijakan yang untuk pemenuhan kebutuhan kayu pasca bencana.

"Aksi penebangan liar, dampaknya bukan setahun atau dua tahun setelah dilakukan, tapi hitungan beberapa tahun kemudian," ujarnya. (SA/K004)

Mulai 2010 Perusak Lingkungan Dimasukkan Penjara

Padang(ANTARA News) - Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Rahmat Witoelar memastikan, mulai 2010, para pelaku perusak dan pencemar lingkungan masuk penjara.

"Tahun depan, pelaku perusak lingkungan dipastikan masuk penjara, mereka dijamin tidak bakal lolos lagi dari jerat hukum," katanya di Padang, Sabtu.

Rahmat berada di Padang sebagai Keynote Speaker di acara Seminar Governance dalam Penataan Ruang Pulau Sumatera, diadakan Walhi Sumatera Barat beserta sejumlah LSM lingkungan se-Sumatera.

Rahmat menjamini ini bukan gertak sambal, seraya menunjuk persiapan pemerintah mengenai undang-undang terbaru pengganti UU No 27 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan.

"Namanya, UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup," katanya.

Menurut dia, undang-undang lingkungan baru tadi, sengaja dirumuskan sebagai penyempurna dari UU No.27/1997 yang dianggap mandul karena tidak mampu menjebloskan pelaku perusak lingkungan ke penjara.

Buktinya, dari 60 sampel kasus temuan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang dilimpahkan ke penyidik berwenang, 59 sampel ditemui lolos alias bebas di pengadilan.

"Ini sebuah bukti kalau sejumlah pasal dalam UU No.27/1997 masih lemah, dan butuh dipertegas," katanya. (*)

Daya Dukung Lingkungan Sumatera Barat Menurun

Padang (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat (Sumbar), menilai daya lingkungan di Sumbar sudah mengalami penurunan drastis, dampak tindakan dan praktik eksploitasi yang terus berlangsung.

"Sejak tahun 70-an sampai sekarang wilayah Sumbar sudah di eksploitasi secara masif dengan mengabaikan keselamatan, keberlanjutan kehidupan dan penghidupan rakyat, akibatnya daya dukung lingkungan menurut drastis," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Khalid Syaifulla di Padang, Sabtu.

Terkait Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, Khalid menjelaskan, sampai 2007 masih terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu seluas 266.772 ha.

Kemudian sampai 2006 tercatat seluas 799.934.53 ha kawasan hutan sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit 381.039.53 ha meliputi kebun pola kemitraan 238.644 ha dan perkebunan inti rakyat seluas 132.496 ha.

Pada sektor pertambangan, katanya, sampai tahun 2006 sudah seluas 293.896,95 ha daratan Sumbar menjadi ladang eksploitasi kandungan mineral.

Walhi Sumbar juga mencatat sampai sekarang masih banyak aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. "Masih banyak kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan serta tak memperhatikan dampak lingkungan," katanya.

Kahlid mencontohkan, pembangunan kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang, diduga tidak memiliki dokumen lingkungan saat ini sudah mengakibatkan rusaknya lebih 100 ha lahan sawah rakyat setempat, karena tertimbun pasir sedimentasi dari lokasi pembangunan gedung tersebut.

Selain itu, pembangunan jaringan air untuk pelabuhan samudera di Bungus Teluk Kabung Padang, dilakukan tanpa memperhitungkan kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat di wilayah itu.

Kondisi ini, katanya, menunjukkan tidak terjaminnya keselamatan, keberlanjutan kehidupan dan penghidupan rakyat di Sumbar.

Oleh karenanya, Walhi Sumbar meminta pemerintah baik pusat dan daerah, segera menindak tegas dan memproses secara hukum para pelaku yang terlibat dalam praktik pengrusakan lingkungan.

Pemerintah daerah juga harus memberikan jaminan keselamatan, keberlanjutan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat di Sumbar.

Tak kalah pentingnya melakukan tindakan penurunan status kawasan untuk kepentingan eksploitasi yang berdampak terhadap semakin menurunya daya dukung lingkungan.

Rp24 Juta Untuk Korban Tsunami di Tumalei dan Maonai dari 4 Perusahaan

PADANG-Empat perusahaan menyerahkan bantuan uang tunai kepada korban gempa dan tsunami di Tumalei (Pagai Utara) dan di Maonai (Pagai Selatan), dana bantuan ini diserahkan melaluhi rekening Lumbung Derma untuk kelanjutan pembangunan rumah mandiri yang sedang dibangun Lumbung Derma dan masyarakat setempat secara swadaya.

Menurut Koordinator Posko Lumbung Derma Padang, Yosep Puputkunen Sarogdok, empat perusahaan yang menyerahkan bantuan uang tunai itu adalah PT. Media Intertel Graha sebanyak sebanyak Rp7,450,000, PT. Jastrindo senilaiRp6,450,000.00, PT. Masindo Utama Nusantara Rp9,640,000.00 dan PT. Mandiri Daya Utama Nusantara Rp460 ribu. “Jadi total dana yang diserahkan itu sebanyak Rp 24 juta, kami juga mengucapkan terimkasih kepada donatur yang telah menyerahkan bantunan ini,” kata Yosep di Pos Lumbung Derma, Jalan Kampung Nias I Padang. (6/1)

Lanjut Yosep dana ini telah ditransfer guna pembangunan rumah hunian pasca bencana di Mentawai melalui Bank Syariah Mandiri Cabang Ulak Karang No Rekening 1530017171 atas nama Lumbung Derma QQ Khalid S, pada hari Kamis 30 Desember 2010.

Dana yang di sumbangkan dari saudara kita ini akan pakai untuk kelanjutan pembangunan rumah mandiri yang sedang di bangun. “Memang kita masih butuh dana untuk kelanjutan pembangunan rumah, salah satu yang dibutuhkan berupa seng, biaya chainsaw untuk papan dan beberapa unit lainnya seperti paku,” ungkapnya.

Tambah Yosep saat ini masih membutuhkan 41,5 kodi seng, 10 kodi seng plat, paku seng 40 kilogram. “Meski sudah ada bantunan tersebut tapi kita masih menerima bantuan dari lembaga lain, karena jumlah tersebut masih kurang, kita berharap ada bantuan lagi dari donatur peduli Mentawai,” katanya.

Saat ini Lumbung Derma bersama masyarakat Maonai dan Tumalei telah menyelesaikan 12 unit rumah, 7 di Tumalei dan 5 di Maonai. “Total seluruh rumah yang akan dibangun masyarakat bersama Lumbung Derma sebanyak 83 unit (40 di Maonai dan 43 di Tumalei),” tutupnya.