PADANG--MICOM: Pemerintah tetap menjalankan program pemulihan dini korban
tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, dengan total dana Rp13,9 miliar. Padahal, kebijakan itu dinilai tidak efektif.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat (Sumbar) Harmensyah mengatakan, pemerintah tetap menjalankan program pemulihan dini korban tsunami Mentawai dengan tujuan mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.
"Program ini untuk membantu percepatan pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat," katanya, Rabu (26/1).
Kegiatan pemulihan dini tersebut untuk sektor perumahan Rp633,6 juta, untuk sektor sosial Rp4,7 miliar, ekonomi Rp8,3 miliar, dan untuk lintas sektor Rp299,4 juta. "Program ini akan
dilaksanakan sampai empat bulan ke depan," tutur Harmen.
Menurutnya, untuk memulihkan ekonomi masyarakat, pemerintah di antaranya akan memberikan peralatan pertanian, bibit, dan rehabilitasi tempat usaha.
Sementara itu, Koordinator Koalisi NGO Lumbung Derma Khalid Syaifullah mempertanyakan efektifitas program pemulihan dini yang dilakukan pemerintah tersebut. "Program ini mubazir. Kalau misalnya, masyarakat diberi cangkul, padahal mereka jauh dari ladang masing-masing, mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk memperbaiki ekonomi," katanya.
Hal yang harus menjadi prioritas, menurut Khalid, lokasi yang akan menjadi hunian tetap bagi masyarakat. "Bila di lokasi hunian sementara sekarang dibangun hunian tetap, di mana lahan yang akan mereka olah? Bila lahan di sekitar hunian sementara mereka olah, itu akan menimbulkan konflik dengan perusahaan, karena itu merupakan bagian dari hutan produksi," ujarnya. (HR/OL-01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar