Pulau Mentawai BUKAN Sawit Island

Padang, Kompas - Rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, mengancam Taman Nasional Siberut dan keberadaan masyarakat setempat. Izin lokasi yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Mentawai menuai protes dari masyarakat dan organisasi lingkungan.
Ketua Forum Mahasiswa Mentawai Daudi Silvanus Satoko di Padang, Minggu (27/6), mengatakan, pihaknya menolak tegas rencana itu. Sebab, pembukaan areal hutan yang diikuti dengan penanaman berpola monokultur dengan sendirinya merusak ekosistem. Apalagi, pengelolaan hutan dalam bentuk hak penguasaan hutan (HPH) dialihkan kepada sejumlah perusahaan.

Bantuan Bank Sumsel Babel Jilid II

PADANG-Bank Sumsel meemberikan bantuan untuk pembangunan perumahan mandiri di Tumalei dan Maonai di lokasi bencana tsunami pada 25 Oktober lalu, bantuan itu di fasilitasi oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan ke Posko Lumbung Derma Padang.

Menurut M. Iqbal utusan dari Bank Sumsel Babel, dana yang terkumpul itu hasil sumbangan dari masyarakat, nasabah dan bank Sumatera Selatan. “Selain di Mentawai, ada juga di Yogyakarta dan Jawa Tengah, semuanya diserahkan serentak hari ini,” katanya di Posko Lumbung Derma Padang, Rabu (2/2)

Pemulihan Dini Mentawai Tetap Jalan Meski Dinilai tidak Efektif

PADANG--MICOM: Pemerintah tetap menjalankan program pemulihan dini korban
tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, dengan total dana Rp13,9 miliar. Padahal, kebijakan itu dinilai tidak efektif.

Izin HTI 44 Perusahaan Diloloskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi nonpemerintah yang aktif mengkaji soal ekonomi kehutanan, Greenomics Indonesia, mengecam Menteri Kehutanan yang meloloskan izin hutan tanaman industri 44 perusahaan dari pelaksanaan moratorium. Kementerian Kehutanan semestinya melaksanakan penghentian sementara izin baru konversi hutan alam dan lahan gambut sesuai perjanjian dengan Norwegia.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (25/1). Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2010 tertanggal 31 Desember 2010, yang memungkinkan 44 perusahaan melanjutkan proses perizinan dengan aturan lain untuk memperoleh konsesi HTI seluas 2,9 juta hektar.

”Kondisi areal tersebut sebagian besarnya berupa hutan sekunder dan sebagian lainnya masih memiliki hutan primer. Sebanyak 6 perusahaan mendapatkan konsesi HTI di areal seluas 1,2 juta hektar di Papua,” ujar Elfian.

Greenomics Indonesia mengecam keras langkah Menteri Kehutanan tersebut karena tidak menunggu Dokumen Rencana Strategi Nasional penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Instruksi Presiden soal Moratorium Izin Konversi Hutan Alam dan Lahan Gambut terbit. Data Greenomics juga memperlihatkan, sebanyak 21 perusahaan akan diberikan izin HTI pada areal seluas 1,03 juta hektar hutan alam di Pulau Kalimantan.

”Dari 1,03 juta hektar tersebut, mayoritasnya berlokasi di Kalimantan Barat, seluas 711.383 hektar. Sedangkan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing seluas 196.568 hektar dan 107.796 hektar. Sisanya di Kalimantan Selatan,” papar Elfian.

Selain di Papua dan Kalimantan, seluas 678.034 hektar hutan alam akan diberikan izin HTI kepada 17 perusahaan, yang tersebar di provinsi Maluku, NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Gorontalo, dan Bangka Belitung.

”Permenhut tersebut ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2010 sehingga patut diduga, Permenhut itu bermaksud meloloskan 44 perusahaan tersebut dari aturan moratorium,” ujar Elfian.

SULITNYA KEADILAN UNTUK PETANI

Finalnya Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat

(WALHI SB) Senin (24/1) menjadi tanggal yang bersejarah bagi Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman bahwa mereka menyaksikan ketidakberpihakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang tidak bisa berlaku adil pada mereka untuk kedua kalinya. Setelah gagal memperjuangkan keadilan dalam pada saat penangkapan yang tidak besertakan Surat Perintah Penangkapan dan sempat diPraperadilan akan tetapi Hakim tetap saja membenarkan perilaku Polisi yang

INTAKE Sungai Sariak

Latar Belakang

Kasus INTAKE SPAM IKK yang ingin mengambil air Sungai Tampunik dan Sungai Loh, mendapat perlawanan dari masyarakat petani dan Petambak Ikan yang akan berdampak langsung terhadap mereka. Persoalan mendasar adalah ketersediaan Air di dua Hulu Sungai ini tidak mencukupi untuk mengairi Sawah masyarakat ±500 ha dan ± 20 kolam ikan air deras. Aksi Demo yang dilakukan oleh warga hingga memporakporandakan bangunan SPAM yang sedang dibangun di Kalampaian ini berlanjut sampai ke DPRD Kota Padang. Usaha yang dilakukan warga tersebut membuahkan hasil setelah warga Bungus dapat berinteraksi dan menyampaikan aspirasi mereka dan juga mendapat keterangan permasalahan ini dari Pihak PDAM itu sendiri. Hasil Demo warga di Gedung DPRD Kota Padang ini membuahkan hasil bahwa PDAM tidak akan mengambil Air di Sungai Tampunik dan Sungai Loh yang kemudian akan berpindah mengambil Air di Sungai Sariak. PDAM beralasan bahwa debit Air di Sungai Sariak mencapai ± 630 L/dtk diwaktu hujan dan ± 115 L/dtk diwaktu stabil, data ini diambil dari Dinas PSDA dan juga sawah yang dialiri oleh Sungai Sariak ± 5 ha

Korban Tsunami Mentawai Bangun Sendiri Hunian

Padang - Sebagian korban tsunami Mentawai di Pulau Pagai dan Sipora membangun sendiri hunian sementara karena hunian sementara yang akan dibangun pemerintah dan Palang Merah Indonesia terlalu jauh dari ladang mereka. Di Pulau Pagai Selatan dan Pagai Utara, korban tsunami di dua dusun membangun rumah sendiri dengan bergotong royong di lokasi pilihan mereka.

Koordinator Lumbung Derma, Khalid Syaifullah, mengatakan sebanyak 34 keluarga korban tsunami di